Legalitas dan tata kelola
Identitas badan hukum
- Nama badan hukum
- Yayasan Ruhama Pertiwi
- Berdiri
- Januari 2008
- Akta pendirian
- Akta Notaris Handoyo, S.H. No. 6, 09 Januari 2008
- Pengesahan badan hukum
- Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-293.AH.01.02 Tahun 2008, 04 Februari 2008
- Alamat
- Jl. Kalibaru Barat I No. 03, RT 011/RW 08, Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara, DKI Jakarta 14110, Indonesia
Pengesahan badan hukum berdasarkan keputusan yang tercantum di dokumen yayasan.
Jl. Kalibaru Barat I No. 03, RT 011/RW 08, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara
Catatan registrasi
- Registrasi Dinas Bintal Kesos DKI Jakarta: Nomor 08.31.72.04.1004-722 B — Dicantumkan pada profil kerja yayasan tahun 2012; status dan masa berlakunya perlu diperiksa terhadap dokumen aslinya.
Organ yayasan
- Pengurus: Dr. H. Mustaqim — Ketua Yayasan
Susunan lengkap Pembina, Pengurus, dan Pengawas dicantumkan setelah disahkan berdasarkan keputusan organ yayasan terbaru, beserta periode jabatannya.
Prinsip tata kelola
Nirlaba sesuai Undang-Undang Yayasan
Kekayaan yayasan digunakan untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan dan tidak dibagikan kepada Pembina, Pengurus, maupun Pengawas, sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004.
Rekening atas nama badan hukum
Dana publik dikelola melalui rekening atas nama Yayasan Ruhama Pertiwi. Rekening pribadi tidak digunakan sebagai rekening utama donasi publik.
Pelaporan setelah ditinjau pengurus
Laporan kegiatan dan ringkasan keuangan dipublikasikan setelah ditinjau dan disetujui pengurus. Tidak ada laporan atau angka yang dipublikasikan tanpa dasar catatan.
Privasi dan perlindungan anak
Foto anak, penerima santunan, data kesehatan, dan identitas keluarga hanya digunakan dengan izin yang sesuai. Nama dan data sensitif penerima manfaat disamarkan.
Dokumen sensitif tidak dipublikasikan
Dokumen identitas pribadi, NPWP lengkap, rekening koran, dan dokumen internal sensitif tidak ditempatkan di halaman publik. Dokumen tersebut disampaikan langsung kepada pihak pemeriksa yang berwenang bila diminta.
Dokumen asli dapat diperiksa oleh pihak pemeriksa yang berwenang melalui permintaan kepada sekretariat.